Mobil Listrik Laris Tanpa Insentif: Beli Sekarang atau Tunggu PPN DTP?

Mobil listrik sedang laris-larisnya. Menurut data Gaikindo yang dirangkum Kompas, sekitar 117 ribu mobil listrik berbasis baterai (BEV) terjual sepanjang Januari–September 2026. Itu kira-kira 17 persen dari seluruh penjualan mobil, atau hampir satu dari empat mobil penumpang.

Padahal insentif yang dijanjikan pemerintah sejak Mei belum juga terbit. Bagi Anda yang sedang menimbang membeli mobil listrik, pertanyaannya jadi sangat praktis: beli sekarang, atau tunggu insentif?

Poin penting:

• Penjualan mobil Januari–September 2026 mencapai 679.020 unit, naik 21 persen dibanding tahun lalu.
• Mobil listrik menyumbang sekitar 17 persen penjualan; BYD Atto 1 jadi mobil terlaris kedua di bulan September.
• Insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berkali-kali dijanjikan, tapi belum ada tanggal pasti.
• Kemenperin kini mengusulkan insentif juga untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV.

Pasar tetap ngebut tanpa insentif

Data Gaikindo yang dikutip Kontan menunjukkan penjualan mobil secara grosir (dari pabrik ke diler) mencapai 679.020 unit pada Januari–September 2026, naik 21 persen. Pada September saja, penjualan naik 28,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Mobil listrik ikut mendorong pertumbuhan itu. Tiga model listrik terlaris hingga September adalah Jaecoo J5 EV (26.635 unit), BYD Atto 1 (24.749 unit), dan Geely EX2 (11.659 unit). Di bulan September, menurut Gaikindo, BYD Atto 1 terjual 4.840 unit dan hanya kalah dari Daihatsu Gran Max di daftar mobil terlaris secara keseluruhan.

Satu catatan: angka ini adalah penjualan grosir, bukan jumlah mobil yang sudah sampai ke tangan konsumen.

Insentif yang terus tertunda

Rencana insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik sudah dibicarakan sejak pertengahan tahun. Pada akhir Mei, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan insentif ditunda sebulan lagi. Skema yang dibahas waktu itu: potongan PPN 40–100 persen tergantung kandungan nikel baterai, dengan kuota 100 ribu mobil dan 100 ribu motor listrik.

Sejak itu, target demi target terlewat. Menteri Keuangan berganti pada pertengahan September. Untuk motor listrik, besaran insentif dikabarkan dipangkas menjadi Rp3 juta per unit, menurut CNN Indonesia. Hingga awal November, belum ada tanggal berlaku yang pasti.

“Kita menteri teknisnya sudah siap.”

Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian saat itu, 23 September 2026

Situasinya makin rumit karena Menteri Perindustrian yang baru, Muhammad Sarmuji, pada 21 Oktober mengusulkan insentif juga untuk mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan mobil listrik dengan penambah jarak (REEV), seperti dilaporkan Antara. Besaran dan sumber dananya belum ditentukan.

Beli sekarang atau tunggu?

Menurut saya, menunggu insentif yang tanggalnya tidak jelas adalah taruhan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

• Belum tentu mobil incaran Anda kebagian. Skema yang dibahas mengaitkan besaran insentif dengan kandungan nikel baterai dan produksi dalam negeri. Banyak mobil listrik murah memakai baterai LFP (tanpa nikel) atau masih diimpor, sehingga potongannya bisa kecil atau bahkan nol.
• Biaya bensin sedang tinggi. Per awal November, harga Pertamax Rp15.950 per liter dan Pertalite Rp10.000. Setiap bulan menunda berarti setiap bulan membayar bensin lebih mahal dibanding listrik.
• Minta jaminan tertulis dari diler. Beberapa merek pernah memberi jaminan harga: bila insentif terbit setelah pembelian, selisihnya dikembalikan. Tanyakan, dan pastikan tertulis.
• Cek hal yang lebih penting dari insentif. Akses pengisian daya di rumah dan rute harian, garansi baterai, jaringan bengkel, dan harga jual kembali. Potongan beberapa juta tidak sebanding dengan mobil yang sulit dirawat.

Yang paling dibutuhkan: kepastian

Pelaku industri sudah lama menyuarakan hal yang sama: kepastian aturan lebih penting daripada besarnya insentif. Janji yang terus mundur membuat sebagian konsumen menahan pembelian, dan diler kesulitan merencanakan stok.

Ironisnya, pasar justru membuktikan mobil listrik bisa laku tanpa insentif tambahan, berkat harga yang makin terjangkau dan biaya operasional yang rendah. Pemerintah tinggal memutuskan: kalau insentif memang akan diberikan, umumkan tanggal dan aturannya dengan jelas. Kalau tidak, katakan saja, agar konsumen bisa berhenti menunggu.

Foto utama: BYD Seagull, yang di Indonesia dijual sebagai BYD Atto 1. Foto: User3204 via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).